BOLSEL, dutademokrasi.com— Anggota Komisi V DPR-RI H Herson Mayulu SIP, turun wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara sosialisasikan Empat Pilar kebangsaan. Pelaksanaan kegiatan sasialisasi nasional ini ditempatkan di SMA Negeri 1 Pilnolosian, Sabtu (8/2/2020) kemarin. Empat Pilar Kebangsaan yang disosialisasikan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Tampak Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru SPt, hadir sekaligus membuka sosialisasi tersebut. Para pimpinan SKPD, Camat, Kacab Dinas Pendidikan Daerah Bolsel, para kepala sekolah dan guru serta para siswa-siswi SMA Negeri 1 Pinolosian, SMA Negeri Bolaang Uki dan SMK Cokroaminoto Salongo ikut mendengarkan pemaparan. Selain itu Dosen Fakultas Sosial Antropologi Unsrat Manado Drs. Mahyudin Damis, M.Hum ikut memberikan materi.
Dalam sosialisasi tersebut, Koordinator Kelompok PDI Perjuangan Komisi V DPR-RI ini menyampaikan berdasarkan data BPS tahun 2018, generasi Milenial berusia 20-35 tahun mencapai 24 % setara dengan 63.4 juta jiwa dari 179.1 juta jiwa yang merupakan usai produktif (14-64 tahun). “Tidak salah bila pemuda disebut sebagai penentu masa depan. Geberasi Milenial memegang peranan penting dan inilah yang disebut dengan Bonus Demograf,” kata Herson Mayulu.
Dipaparkannya pada saat yang sama Jepang dan Korea Selatan, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, tengah mengalami masa yang tidak produktif lebih tinggi dari yang produktif. Oleh karena itu, prospek investasi yang menarik adalah negara dengan penduduk usia muda. “Bonus demografi membuat angkatan kerja meningkat signifikan. Kelas produktif muda akan mengubah pola konsumsi Indonesia. Pengeluaran akan banyak dihabiskan untuk makan di kafe, restoran, dan warung di pinggir jalan. Semua ini menciptakan bisnis peluang baru. Bisnis traveling akan laku keras,” terang Herson Mayulu.
Lebih lanjut, beberapa tahun belakangan, pemerintah Indonesia tengah menggalakkan pembangunan dari desa. Ini beralasan karena puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada periode 2020-2030 akan didominasi oleh masayarakat desa. “Dengan bonus demografi yang ada, total seluruh desa di Inbonesia akan mempunyai pendapatan 600 triliun satu bulan. Itu akan meng- create consumption power 10 tahun mendatang, bisa diprebiksi Desa mampu meng-contribute GDP lebih dari 28.183 Triliun Rupiah untuk Negara ini,” paparnya.
Herson membeberkan, tingkat pengangguran terdidik di SMK masih cukup tinggi, yakni 11,24 persen, disusul SMA 7,95 persen, diploma 6.02 persen, universitas 5,89 persen. “Angkanya justru kalah jauh dibanding pengangguran dari tamatan SD yakni 2,43 persen dan SMP 4,8 persen,” sambung Kapoksi Komisi V DPR RI ini.
Dia menambahkan, memasuki era digital 4.0, setiap manusia akan berhadapan dengan mesin sebagai “Kompetitornya” dalam menguasai lapangan kerja. Apalagi ujarnya, kita masuk ke era digital, yang dibutuhkan adalah orang dengan keahlian data analysis, programmer, apps developer, digital marketing.
“Tapi lulusannya tidak ke sana, bukan hal aneh jika lulusan perguruan tinggi ditemukan ngojek. Kalau tidak mulai membenahi kualitas tenaga kerja sebelum 2030, bukan bonus tapi bencana demografi,” sebutnya.
Berdasarkan data Bank Dunia 2018, dari 101 negara yang tergolong berpendapatan menengah pada 1960, hanya 13 yang berhasil naik kelas dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Pada tahun yang sama, pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar US 4.041. Padahal, negara ini perlu memiliki pendapatan per kapita hingga US12.400 bila ingin naik kelas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan lebih dari 300 persen. (**)
