BOLMUT, dutademokrasi.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara, Saiful Ambarak menyayangkan sikap PT Bank Sulutgo, yang menolak permintaan penundaan setoran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank tersebut.
“Bank Sulutgo ini terkesan tidak ada rasa prihatin sama sekali terhadap kondisi saat ini, mereka hanya memikirkan keuntungan disaat krisis penyebaran virus corona padahal tidak sedikit ASN yang berkortribusi untuk kemajuan Bank milik daerah tersebut,”Kata Ambarak kepada dutademokrasi.com, Minggu (26/04/2020).
Dia pun menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Bank Sulutgo tersebut seolah olah tidak mengindahkan permintaan Kepala Daerah yang notabene memiliki saham Rekening kas umum Daerah (RKUD).
“Kurang mo dengar ini moto Torang Pe Bank, baru bunga kredit pinjaman ASN cukup tinggi, terus disaat situasi seperti ini tidak mampu memikirkan nasib masyarakat, padahal yang minta penundaan ini Kepala Daerah yang mempunyai andil besar untuk kemajuan Bank tersebut, namun seakan akan surat permintaan penundaan dari masing masing Kepala daerah tidak dianggap oleh pihak Direksi Bank Sulutgo,, dan malah memberikan statmen di media cetak dan online, padahal aturannya surat para kepala daerah dibalas dengan surat resmi,”jelas Ambarak.
Dia pun mempertanyakan kontribusi Bank Sulutgo dimasing masing daerah pada saat pendemi COVID-19 saat ini padahal sejak lama Bank Sulutgo menikmati keuntungan dari uang nasabah dari gaji ASN dan lembaga lain, giliran situasi sulit, jawaban atas permohonan ASN hanya berkutat di soal normatif dan hukum bisnis tanpa melihat kondisi.
“Seharusnya pihak Bank harus memahami, Kepala Daerah menyurat tersebut pasti alasannya sangat jelas pertanda kondisi saat ini telah berdampak pada ASN baik ekonomi maupun sosial ditengah pandemi COVID-19 saat ini,”beber Ambarak.
Pimpinan Dewan yang akrab disapa Ami Ipun mengungkapkan, bahwa pihaknya juga sebagai lembaga tertinggi didaerah belum melihat adanya gebrakan dari pihak dari Bank ini berupa kontribusi berupa bantuan terhadap penanganan COVID-19 didaerah baik di Provinsi Sulawesi Utara maupun Gorontalo.
“Apabila seluruh daerah yang bekerja sama ini bersepakat untuk menarik diri dari kerja sama dengan Bank Sulutgo, ngapain kita kerja sama namun tidak bisa meberikan kontribusi untuk daerah dan kami siap mengawal kebijakan para kepala daerah tersebut,”ungkap pimpinan Dewan asal Fraksi Golkar tersebut.
Sebelumnya, permintaan para Kepala Daerah untuk mendapat keringanan angsuran bank dari Bank Sulut-Gorontalo bagi para ASN pupus setelah pihak Manajemen Bank Sulut Gorontalo (BSG) mengungkapkan bahwa permohonan beberapa kepala daerah kabupaten dan kota perihal penundaan pemnyetoran pinjaman selama 3 bulan tidak dapat dijalankan oleh BSG.
Dengan alasan ada resiko likuiditas dan kesehatan bank jika usulan keringanan dan penundaan angsuran dipenuhi. Selain itu tidak ada payung hukum yang memungkinkan harapan ASN tersebut.
“Dana di Bank Sulut itu 75% adalah dana masyarakat, 25% milik pemerintah daerah (pemda). Kalau 75% ini tiba-tiba ditarik, karena ada masalah likuiditas, di saat merugi, banyak nasabah akan menarik dananya di BSG. Sulit mencari nasabah yang mau taruh dana di bank yang merugi. Pada gilirannya BSG akan mengalami kesulitan likuiditas, kemudian tingkat kesehatannya menurun, maka berbahaya buat bank ini. Itu permasalahannya,” ungkap Dirut Bank Sulutgo, Jefry Dendeng dalam rapat Pansus LKPJ dikantor Dewan Provinsi Sulut belum lama ini.
(Jaya)
