BOLMONG, dutademokrasi.com— Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow, Senin (16/03/2020), membahas bersama persoalan tambang di wilayah. Pertemuan tersebut diikuti oleh Komunitas Pendamba Pertambangan Aman dan Ramah Lingkungan (KMPPARL) Dumoga Raya. Pelaksanaan digelar di ruang Komisi III Gedung Kehormatan Dewan di-Lolak.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Marten Tangkere. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Bolmong memberikan kesempatan kepada KMPPARL untuk menyampaikan aspirasi yang ada. Diwakili oleh sekretaris Ramli Mamonto, membacakan aspirasi yang tertuang dalam surat resmi pihaknya yang berisi tiga poin terkait kekhawatiran mereka dengan adanya wacana dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) untuk melakukan operasi penertiban PETI di wilayah Bolmong.
“Apabila kegiatan operasi PETI yang dimaksud benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintah (pihak yang berwajib) dengan cara yang tidak manusiawi, seperti mengancam, menyita batuan emas dan perlengkapan/peralatan usaha tambang sampai pada penutupan/penyegelan lokasi tambang, maka ini sama saja dengan memancing timbulnya kerawanan Kamtibmas di tengah masyarakat. Karena akan mengakibatkan mata pencaharian mereka terhenti atau terjadi kelumpuhan ekonomi rakyat,” ucap Ramli.
Menanggapinya, Ketua Komisi I Marthen Tangkere, mengatakan persoalan itu sifatnya teknis dan hak dari Polda Sulut dan Pemerintah Pusat. “Kami akan mengundang Pemerintah Daerah, dinas badan terkait pertambangan untuk coba menjawab permohonan dari masyarakat, yang sekali lagi saya sampaikan bukan hanya Dumoga tetapi seluruh masyarakat wilayah Bolaang Mongondow,” ucap Marthen.
Wakil Ketua DPRD Bolmong dari Fraksi Partai Nasdem, Sukron Mamonto juga meminta agar masyarakat yang tergabung dalam KMPPARL Dumoga Raya, agar memberikan ruang kepada pihaknya untuk bisa melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan itu.
“Saya berharap untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita bersama. Dan saya juga minta untuk menahan diri dalam menghadapi informasi terkait operasi PETI ini, sehingga berdampak pada kebaikan bersama,” kata Sukron. (Advetorial)
