NASIONAL,dutademokrasi.com – Komisi V DPRRI Menggelar Kunjungan Kerja Spesifik, dalam rangka peninjauan Infrastruktur dan Transportasi pada masa pandemi Covid-19 ke Kabupaten Majalengka Jawa Barat, Kamis (17/09/2020).
Kunjungan Kerja ini mengagedakan pertemuan sekaligus peninjauan Bandara Internasional Kertajati besama dengan Kepala Dinas terkait Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka dan PT.BIJB (PT Bandara Internasional Jawa Barat), Ditjen Perhubungan Udara dan AP II, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol dan PT Lintas Marga Sedaya.
Rombongan Komisi V DPR RI dipimpin oleh H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE.Msi, bersama dengan 18 Anggota Komisi V.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, H. Herson Mayulu, SIP mengatakan bahwa sudah tepat satu bandara dibangun di Kabupaten Majalengka, sebagaimana bandara Kertajati ini.
“Ketika Jakarta dinilai tidak mampu lagi maka pilihannya adalah Kertajati'” ujar Herson.
Hanya Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi V ini mensinyalir persoalan pembebasan tanah masih menyertai proses pembangunan bandara Kertajati ini.
Pria yang dikenal tegas ini bahkan berbicara cukup keras meyangkut pembebasan tanah ini.
“Pemerintah provinsi ada tidak ? pembebasan lahan belum tuntas, sementara hal ini merupakan syarat utama. Dimana mana pembebasan lahan itu harusnya sudah siap dan sudah diantisipasi,” ujar Herson.
Begitu pula Jalan Tol menuju bandara Kartajati ini, hal yang sama juga diminta oleh politisi asal Sulawesi Utara ini. Ia mendesak Kementrian PUPR untuk mendorong Pemerintah Propinsi segera menuntaskan pembebasan lahan.
Berkaitan dengan Embarkasi Haji, Kementerian Agama RI juga diingatkan oleh mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan ini.
“Jika bandara Kertajati ini sudah selesai dibangun, Jakarta harusnya ditutup, jangan ada lagi penerbangan ke Mekkah. Semua terfokus di Kertajati, dengan demikian prospek perkembangan
nya akan bagus,” urainya.
Ia kemudian menyatakan bahwa Komisi V akan berjuang membantu terlaksananya pembangunan infrastruktur besar ini, namun semua terpulang juga kepada Pemerintah Propinsi terutama berkaitan dengan penanganan pembebasan lahan.
Jika dilihat dari segi keterwakilan anggota DPR RI, masing-masing pasti akan berjuang untuk Daerah Pemilihannya, sentil Herson.
“Logikanya jika Bandara Kertajati ini dipacu, saya juga harus meminta agar bandara Sam Ratulangi Manado juga dipacu, namun semua ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” terangnya. Oleh sebab itu Pemerintah Propinsi Jawa Barat harus benar benar all out dalam melaksanakan pembebasan lahan ini, tutup Herson, sambil mengingatkan agar peran swasta juga perlu didorong.
(MediaCenterH2M)
