BOLTARA, dutademokrasi.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Karya Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Maju (FKBM) Donal Lamunte memberikan kritik kepada Pemerintah daerah (Pemda). Saat sidang Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna pada Senin (11/08/2025).
Kritik Donal Lamunte itu di sampaikan, sesaat Ketua DPRD Frangky Chendra. Menyetujui Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi Peraturan daerah.
Sejumlah program dan kebijakan Pemerintah yang kini di pimpin Bupati Sirajudin Lasena dan Wakil bupati Mohammad Aditya Pontoh (SJL-MAP). Saat ini pun tak luput dari sorotan anggota DPRD asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Tercatat ada empat poin kebijakan pemerintahan SJL dab MAP yang menurutnya sampai saat ini. Belum terlihat langkah strategis soal menciptakan masyarakat cerdas dan berdaya saing tersebut.
Seperti janji kerja sama pembangunan kampus Alkhairaat di Bintauna yang menurutnya belum menunjukkan progres.
“Langkah strategis pembangunan kampus Alkhairaat ini belum nampak. Minimal pak Bupati, sudah ada tim yang di bentuk sehingga Universitas Alkhairaat itu sudah bisa bergerak,” beber Lamunte.
Selain itu, Donal pun mengkritisi soal kesehatan di Kabupaten Boltara.
“Permasalahan kesehatan ini hampir setiap hari kerap terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dan sudah 6 bulan terakhir ini belum menunjukkan progres sesuai dengan misi menciptakan masyarakat cerdas, sehat dan berdaya saing,” tegasnya.
Lanjut, Donal pun menyoroti soal kepekaan Pemda soal ijin pertambangan rakyat yang saat ini menggeliat di tengah masyarakat.
“Akhir-akhir ini banyak masyarakat kita bergeliat mencari pekerjaan di tambang di beberapa wilayah di boltara, Tolong pemerintah daerah memfasilitasi pengurusan ijin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar sebelum perusahaan-perusahan besar datang mengeruk wilayah pertambangan daerah kita, Minimal kita sudah punya WPR, agar masyarakat yang bekerja di wilayah tersebut tidak di anggap ilegal karena sudah punya izin WPR, daerah juga bisa mendapatkan PAD ” ungkapnya.
Terakhir dalam kritiknya, Donal pun menyinggung soal efisiensi anggaran saat ini.
“Hampir setiap hari saya mendengar soal efisiensi anggaran. Jangan sampai efisiensi anggaran ini menjadi tameng bagi Pemda. Pemerintah daerah tidak boleh berbicara kepada masyarakat bahwa daerah kekurangan atau tidak punya anggaran, Karena siapapun terpilih sebagai pemimpin di daerah ini punya tugas mendatangkan program dan anggaran dari sumber mana pun untuk kesejahteraan rakyat, pungkasnya.
(Jaya)
