BOLMONG, dutademokrasi.co.id– Bencana Banjir Bandang yang melanda 8 desa di dua kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow baru-baru ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkolaborasi untuk percepatan penanganan dalam masa tanggal darurat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 472 tahun 2025.
Dalam kondisi yang terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow melaporkan perkembangan situasi kondisi lapangan kepada PUSDALOPS BNPB. Laporan yang dilakukan langsung mendapat tanggapan untuk ditindak lanjuti dengan kunjungan langsung dari Tim BNPB yang dipimpin langsung oleh Mayjen TNI Moch. Lutfi Beta S. Sos dan Rudi Supriyadi SE, Ahmad Fathoni dan Ibu Yuyun.
Penanganan langsung dilakukan sejak Minggu (02/11/2025) hingga Senin (03/11/2025). Hasil kunjungan lapangan, ditindak lanjuti dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dipimpin langsung oleh Bupati Yusra Al-Habsyi bersama tim BNPB. Hadir juga Wakil Bupati Dony Lumenta, Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta, Kepala BPBD Ex Offcio Ferdi Mokoginta dan Pimpinan OPD Terkait.
“Selaku pemerintah daerah, tentunya berterima kasih atas tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh BNPB,” Ungkap Bupati Yusra.
JFT Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB Rudi Supriyadi SE memaparkan kondisi lapangan yang terjadi pasca banjir bandang yang diperoleh tim BNPB. Hasil identifikasi tim BNPB, didapati :
– Pelibatan Unsur Pentahelix dalam masa keadaan Darurat.
– Kebutuhan Prioritas Masyarakat terdampak
– Perbaikan Insfratruktur darurat.
– Pemulihan fungsi sosial masyarakat
– Terus berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca wilayah Bolmong beberapa hari kedepan
– Penegakan Hukum bagi Oknum masyarakat yang melakukan perusakan hutan dengan ilegal logging maupun penambangan liar/PETI hingga berdampak pada hilangnya vegetasi dan kerusakan lingkungan.
Hasil Rakortek juga disampaikan BNPB juga akan menyiapkan dana stimulan bagi masyarakat yg rumahnya terdampak di areal sepadan sungai dengan catatan pemerintah daerah bisa menyiapkan lokasi untuk relokasi warga.
Rakortek ini juga makin memperkuat dan memperjelas langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Unsur Pentahelix yang nantinya akan di dampingi BNPB dalam pemulihan dengan segera sarana dan prasana publik agar aktivitas masyarakat bisa secepatnya berjalan normal kembali pasca terdampak bencana Banjir dan banjir bandang.
Chandra Paputungan
