BOLSEL, dutademokrasi.com – Sekretaris Dewan Bolsel Marwan Makalalag sesalkan perilaku Anggota Dewan Kabupaten Bolsel Riston Mokoagow yang menyebar luaskan informasi melalui media online terkait biaya kesehatan dewan. Pasalnya, pengakuan di media lainnya mengungkap pihaknya terkesan mengabaikannya, padahal kesalahan pada pribadinya sendiri.
Kata Sekwan Marwan Makalalag, anggota-anggota dewan Kabupaten Bolsel lainnya sudah memiliki BPJS sebagai jaminan kesehatan untuk mereka. Dia menyayangkan Riston Mokoagow justru tidak melakukan pengurusan secara kolegtif, hanya melakukan pengurusan secara pribadi saja. “Dewan sudah tidak memiliki Asuransi. Semuanya dialihkan ke BPJS. Sementara pada saat pengurusan secara kolegtif, Riston tidak mengurusnya secara bersamaan, melainkan secara pribadi,” ungkap Marwan.
Katanya lagi, setelah dilakukan penyesuaian oleh pihak Sekretariat Dewan, BPJS yang dipegang oleh Aleg Partai Hanura ini, dalam kondisi menunggak. Otomatis tidak bisa diaktifkan kecuali ada penulasan terlebih dahulu oleh yang bersangkutan.
“Riston menunggak BPJS, makanya proses untuk yang bersangkutan belum dapat diaktifkan terkecuali, hutang yang belum terbayarkan sebelumnya dibayarkan dulu, baru bisa aktif,” kata Sekwan.
Disamping itu juga, Sekwan menjelaskan pada saat yang bersangkutan dirawat di rumah Sakit, sempat menghubungi dirinya. Hanya saja, tidak membicarakan persoalan BPJS ataupun asuransi seperti yang diberitakan dimedia lainnya. “Dia (Riston) cuma minta carikan duit dua juta sama saya. Cuma bertepan juga belum ada duit yang bisa dikasih pinjam,” terang Marwan.
Apalagi kata Marwan, Riston Mokoagow tidak melakukan perawatan kesehatan di Rumah Sakit yang menanggung biaya BPJS. “Riston dirawat di Rumah Sakit Kinapit, sementara disana tidak ada BPJS,” kilah Marwan.
Untuk itu, Marwan berharap persoalan Riston yang tidak ditanggung biaya oleh daerah, bukanlah kesalahan dari Sekretariat Dewan, melainkan kepemilikan BPJS yang belum diaktifkan karena tertunggak hutang yang belum terbayarkan oleh yang bersangkutan. “Jaminan kesehatan baik anggota dewan bahkan Bupati dan Wakil Bupati, sekarang sudah ditangani keseluruhan oleh BPJS, kenapa yang lain bisa sementara Riston kok ndak bisa,” tandasnya. (firman)
