Boltim — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, melakukan audiensi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Horas Maurits Panjaitan, Kamis (29/1/2026).
Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan dan penguatan keuangan daerah. Fokus pembahasan meliputi kebijakan fiskal daerah, tata kelola keuangan yang akuntabel, serta mekanisme dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Oskar Manoppo didampingi Ketua DPRD Kabupaten Boltim, Samsudin Dama, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Samsurizal Korompot.
Bupati Oskar Manoppo menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi yang berlaku dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, sekaligus membuka ruang konsultasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat fiskal daerah ke depan,” ujar Bupati.
Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar perencanaan serta pelaksanaan anggaran daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang aktif antara pemerintah daerah dan Kemendagri guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, menambahkan bahwa DPRD mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi tersebut sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekaligus mendorong optimalisasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
