BOLSEL, dutademokrasi.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Rabu (10/5/2017) menggelar kegiatan pemberian informasi langsung dan penandatanganan PKS drop box kecamatan ke Kabupaten Bolsel.
Kegiatan yang dilaksanakan diaula kantor bupati dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Indra Damopolii, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, drg. Nora Duita Manurung, MPH, Camat dan Sangadi se-Bolsel.
Meisria Kaparang, Kepala Unit MK dan UPM4 saat memberikan materi mengatakan perlunya penduduk memiliki jaminan kesehatan karena mengatisipasi ketika peserta mengalami sakit. “Alasannya ketika anda sakit dan tidak mengikuti jaminan kesehatan, apakah sudah siap?, selanjutnya tidak ada kepastian biaya, berapa biaya yang dibutuhkan?, kemudian berdampak pada ekonomi keluarga karena pendapatan berkurang,” jelasnya.
Lanjutnya, peserta terbagi dua yanki Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI. PBI terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja. Sedangkan Non PBI terdiri dari PBI APBN dan PBI APBD atau Jamkesda. “Peserta yang mengambil kelas 1 perbulannya Rp. 80.000,- kelas 2 Rp. 51.000,- dan kelas 3 Rp. 25.000,” terangnya.
Dijelaskannya, syarat PBPU drop box selain mengisi formulir juga menyiapkan administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), nomor telepon, pendaftaran wajib untujk anggota kalangan inti dalam satu KK. “Jika memilih kelas 1 dan 2 peserta harus memiliki buku tabungan dan jika memilih FKTP minimal mutasi tiga bulan,” jelasnya. (firman)
