Terkait Dana Desa, Dewan Bolsel Hearing DPMD dan Inspektorat

BOLSEL, dutademokrasi.com—Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sangat diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut disampaikan saat Komisi I Dewan Kabupaten (Dekab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang dihadiri Sunardi Kadullah, Supatia Kobandaha, Petrus Kenni, saat menggelar hearing bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat dan seluruh pendamping desa, Kamis (27/7/2017).

Ketua Komisi I, Ruslan Paputungan mengatakan hearing tersebut digelar untuk mengingatkan harus ada koordinasi yang baik antara DPRD, DPMD, Inspektorat dam pendamping desa dalam pengelolaan ADD dan DD. “Kami tekankan untuk berkoordinasi dengan baik pengelolaan anggaran tersebut,” ungkap Ruslan.

Dia juga menegaskan supaya segera membentuk asistesi supaya ketika bermasalah dapat dipertanggungjawabkan. “Karena Inspektorat dan DPMD masuk dalam tim evaluasi, asas manfaatnya juga harus diperhatikan karena ada desa yang pemanfaatannya cuma sedikit,” jelasnya.

Lanjutnya, tujuan hearing tersebut untuk mengantisipasi penyalagunaan sehingga harus beurusan dengan hukum. Karena sudah ada contoh di daerah lain Sangadi (Kepala desa,red) yang terjerat hukum dalam pengelolaan ADD dan DD. “Kami menginginkan hal tersebut tidak terjadi di Bolsel sehingga itu harus dikawal baik-baik,” terangnya.

Disisi lain, Bupati H. Herson Mayulu juga pernah menyampaikan tidak ingin sangadi di Bolsel terlibat masalah hukum. “Saya tidak suka ada sangadi yang bermasalah dengan hukum,” tegas bupati beberapa waktu lalu. (firman)