BOLMUT, dutademokrasi.com – Lembaga Pemantau Pembangunan Pemerintah dan Kemasyarakatan (LP3K) menyoroti kinerja dari pemerintah kabupaten Bolmut dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan BPK-RI lalu. Dimana dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), sesuai dengan hasil temuan belum ada keseriusan dari pemerintah setempat.
Ketua LP3K Syamsudin Olii mengatakan dalam upaya membangun opini yang lebih baik, hal yang harus diperbaiki terlebih dahulu proses pengelolaan keuangan daerah. Menjadi indikator penilaian dari BPK salah satunya tindak lanjut dari hasil temuan sebelumnya. “Jika ingin membanggun daerah dengan opini yang baik, pemerintah harus mengejar target dengan serius. Indikator penilaiannya itu ada, sehingga tidak susah untuk mencapainya,” kata Syamsudin kemarin.
Untuk menyikapi berbagai temuan, Syamsudin berpendapat harus dioptimalkan oleh pemerintah. Melakukan pengelolaan keuangan yang yang baik tidaklah mudah untuk dilakukan. Apalagi dengan kondisi TGR yang masih tercatat di daerah menjadikan poin buruk dalam proses jalannya pemerintahan yang ada.
“Kami LP3K meminta Pemkab Bolmut untuk lebih tegas menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya. (tr3)
