BOROKO, dutademokrasi.com – Lagi gencar-gencarnya pemeberantasan Pungli yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, ternyata tidak digubris dengan baik oleh daerah. Dugaan sementara Dinas Pertambangan Kabupaten Bolmut ada Pungli SPPD. Pemotongan yang dilakukan oleh Pimpinan menyeruat keluar.
Aktifis pemerhati Pemerintah Bolmut Farji Bohuhang kepada wartawan mengungkapkan persoalan tersebut. Dibeberkannya Dinas Pertambangan melakukan Pungli SPPD. “Adanya isu pemotongan perjalanan Dinas yang dilakukan oleh oknum Kepala Distamben Bolmut,” ungkapnya.
Menurutnya kasus seperti ini harus ditindak lanjuti karena indikasi kuat dikatakan pengutan liar (Pungli). Juga dia mengingatkan, bahwa pemberantasan Pungli di Indonesia, harus dilakukan hingga ke daerah sebagaimana instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
Sebelumnya, informasi yang diterima juga dari salah satu staf Distamben yang namanya enggan untuk disebutkan, bahwa pembayaran perjalanan dinas diinstansi tersebut dalam beberapa waktu terakhir ini sering mendapat potongan yang sangat fantastis dan sudah tidak wajar. “Potongannyapun berfariatif, namun sudah mencapai angka jutaan Rupiah” ungkapnya.
Dia pun menjelaskan, bahwa kecurigaan dari mereka yang mendapat potongan, karena berdasarkan petunjuk yang disampaikan oleh oknum pimpinan Instansi, pemotongan tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah layak huni pada program P2WKSS. “Pemotongan tersebut sudah sangat tidak wajar, merekapun menaruh rasa curiga akan pemotongan hak perjalanan dinas tersebut,”ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Sumberdaya Energi (Distamben), Kabupaten Bolmut, Sudirman Nani saat dikonfirmasi melalui telepon, oleh sejumlah wartawan, membantah adanya pemotongan lumpsum perjalanan Dinas yang dikabarkan terjadi di instansinya.
“Tidak ada pemotongan hak perjalanan Dinas” ungkap Nani,” jelasnya singkat.(tr3)
