BOLSEL, dutademokrasi.com — Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh kesempatan pertama Selasa (15/11/2016) melakukan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017. Menariknya, dari 15 Kabupaten/kota Bolsel yang pertama melakukan evaluasi bersama dengan Tim Anggaran Pemprov Sulut.
Evaluasi tersebut mulai dilaksanakan kemarin sore sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kantor Gubernur Sulut – Manado. Dalam rapat evaluasi tersebut diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Provinsi yang diwakili Asisten Bidang Administrsi Umum Pemprov Christiano Edwin Talumepa. Dari pihak Bolsel diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah (setda) Indra Damopolii bersama anggota TAPD lainnya, Asisten III Harifin Matulu, Kepala DPPKAD Arvan Ohy, Kepala Inspektorat Daerah Ridel Paputungan, Kepala Bagian Hukum Sofyan Amu dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
Meski cepat selesai tapi penyusunan APBD 2017 Bolsel tidak jadi secara instan, melainkan melalui proses yang sangat ketat dan matang serta telah mengikuti tahapan prosedur sesuai ketentuan dalam aturan.
Diikuti prosesnya, terpantau sebelumnya setelah paipurna DPRD Tahap II tentang penetapan KUA PPAS menjadi KUA PPA dan pengantar Nota Keuangan, TAPD Pemkab Bolsel langsung menindaklanjut pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) semua SKPD. ini dilakukan secara marathon. Teknis pembahasan, TAPD menyusun jadwal untuk membahas masing-masing SKPD secara bergilir. Semua penganggaran diteliti sedetail mungkin hingga anggaran terkecil. Tak ayal, pembahasan dilakukan TAPD mulai pagi hingga tengah malam. Ini berlangsung selama dua pekan. Penyusunan anggaran disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat PP 18 Tahun 2016. Setelah rampung selanjutnya diajukan ke DPRD untuk paripurna Tahap I RAPBD 2017. Usai paripurna ini, tahapan selanjutnya dibahas di tingkat Komisi DPRD bersama mitra SKPD. dari Komisi lanjut lagi ke pembahasan (finalisasi) antara TAPD dan Banggar DPRD. Tepatnya, Selasa malam (8/11) DPRD akhirnya menggelar paripurna Tahap II penetapan APBD 2017. Usai penetapan langsung diantar ke provinsi untuk mendapat jadwal evaluasi.
“Dan akhirnya sekarang sudah divelausi oleh Tim Anggaran Pemprov. Setelah ini jika ada koreksi langsung dilakukan perbaikan. Selanjutnya, kembali disampaikan ke Pemprov untuk mendapatkan nomor registrasi Perda APBD 2017. Jika nomor registrasi keluar baru diundangkan. Setelah tahpan ini semua rampung, APBD 2017 kita sudah bisa jalan,” terang Sekda Indra Damopolii, kemarin.
Sementara itu, dari Pemprov mengakui bahwa Pemkab Bolsel adalah daerah yang mendapat giliran pertama evaluasi APBD 2017.
“Dari semua daerah se Sulut, baru Bolsel yang tuntas sehingga diberikan jadwal paling pertama dievaluasi Tim Anggaran Pemprov. Ini sangat baik,” Ucap Ketua Tim Anggaran Pemprov melalui salah satu personilnya, JM Wilar yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Keuangan Badan Keuangan Pemprov Sulut. (Firman)
