BOLMUT, dutademokrasi.com –Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 mendapat persetujuan dari semua Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) di Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua Saiful Ambarak,Selasa (21/08/2018)
Ke-6 fraksi yang sepakat yaitu Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Demokrat, Fraksi Perjuangan Bangsa, Fraksi Keadilan Indonesia Sejahtera.
Seperti yang disampaikan oleh jubir Fraksi PAN, Juldin Bolota, Dirinya mengatakan, bahwa pembahasan dengan pihak Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan meskipun penuh dengan perbedaan pandangan.
“Sehingga kami Fraksi PAN dapat menerima dan menjadi sebuah Peraturan Daerah, meskipun masih ada kekurangan karena masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi pada APBD 2017 lalu, ” kata Bolota.
Dalam tempat yang sama, Fraksi Keadilan Indonesia Sejahtera melalui juru bicaranya Hi Reba Pontoh juga menyampaikan hal yang senada.
“Setelah melalui tahap demi tahap, dengan memperhatikan dan mempelajari Ranperda yang telah disampaikan Bupati Bolmut,serta memperhatikan laporan hasil rapat Banggar dengan TPAD Kabupaten Bolmut,maka Fraksi Keadilan Indonesia Sejahtera berkesimpulan dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 menjadi Perda,” jelas Reba.
Bupati Bolmut, Drs Depri Pontoh dalam sambutannya, Menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada fraksi – fraksi yang ada di DPRD Bolmut yang telah melakukan pembahasan dan perumusan serta telah menerima Lpj Bupati tahun 2017 untuk dikonsultasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
“Setelah diterimanya Lpj Bupati 2017 oleh pihak DPRD Bolmut, ini merupakan sebuah komitmen pihak Legislatif sebagai mitra eksekutif yang terus bersinergi dalam merancang program – program pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat Bolmut,” ujarnya.
Bupati pun berharap, kepada pejabat pengelola keuangan di masing – masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) agar lebih meingkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah baik dari aspek perencanaan dan penganggaran.(Jaya)Â
