BOLSEL, dutademokrasi.com—Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan H. Iskandar kamaru SPt, Kamis (12/03/2020) menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 kepada perwakilan BPK-RI. Penyerahan tersebut digelar secara serentak seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara di Aula Kantor Perwakilan BPK-RI Sulut.
Bupati H. Iskandar Kamaru SPt didampingi oleh Wakil Bupati Dedi Abdul Hamid menyerahkan secara langsung LKPD kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Sulut. Turut serta hadir Sekda Marzanzius A Ohy SSTP, Asisten III Rikson Paputungan, Kepala Inspektorat Ridel Paputungan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Lasya Mamonto bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
Terkait dengan penyerahan LKPD tersebut, Bupati H Iskandar Kamaru SPt mengatakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan tahun 2019 tertuang dalam LKPD yang diserahkan langsung kepada BPK RI. Ini menjadi rujukan dalam proses pemeriksaan audit rinci BPK-RI. “Penyampaian LKPD Unaudited ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata bupati.
Hadir langsung Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Sekprov Sulut, Ketua DPRD Sulut, serta Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota se-Sulut.
Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Karyadi SE MM, mengatakan laporan keuangan yang telah diterima pihaknya, akan diperiksa secara rinci sebelum diterbitkan opini. Karyadi juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tidak berpuas diri dengan opini WTP karena WTP adalah kewajiban bukanlah prestasi. “BPK kedepan akan melihat bukan saja hanya opini yang diterbitkan, namun dilaporan keuangan sudah dicantumkan indikator keberhasilan pemerintah daerah, dalam hal indeks ekonomi kesejahteraan yaitu indeks kemiskinan, pengangguran, gini ratio, inflasi serta pertumbuhan ekonomi,” papar Karyadi.
“Kedepan BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan tapi bagaimana dampak daripada pengelolaan laporan keuangan dengan pembagunan untuk mensejahterahkan masyarakat,” tambahnya. (**)
