BOLMUT,dutademokrasi.com – Pemerintah Daerah telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dikabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Dan pelaksanaan Musrenbang yang mengangkat tema Melanjutkan Pembagunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ekonomi untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, membahas Rancangan Kebijakan Pemerintah Daerah (RKPD)tahun 2022 dan Perubahan Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut bertempat di Kantor Bapelitbang, Senin (21/03/2021).
Wakil Ketua II Saiful Ambarak kepada dutademokrasi.com, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
“Sebagai pimpinan DPRD Bolmut saya dan anggota mengapresiasi, karena dari 15 Kabupaten dan Kota yang tersebar di Sulawesi Utara. Kabupaten Bolmut merupakan salah satu daerah yang pertama kali melaksanakan RKPD tahun 2022,” ujar Ambarak kepada dutademokrasi.com, Senin (21/03/2021).
Ambarak menjelaskan, sebagai lembaga yang mempunyai tiga fungsi yang melekat yakni anggaran, legislasi dan pengawasan. Dirinya dan anggota sangat meyakini bahwa RKPD 2022 dan perubahan RPJMD telah sesuai dengan pokok pokok pikiran hasil reses di tiga Daerah Pemilihan (Dapil) yang diserahkan oleh DPRD kepada Bupati pada saat Paripurna.
“Musrenbang yang dilaksanakan ini telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, dengan menghadirkan seluruh stackholder yang menandakan bahwa perencanaan yang partisipatif, akuntabel dan transparan,” jelas Ambarak.
Politisi Partai Golkar ini pun mengungkapkan, bahwa ini bisa disimpulkan sebagai aspirasi Button Up masyarakat yang ada di enam kecamatan.
“Dan ini memberikan cerminan bahwa pembangunan di Bolmut disusun dengan perencanaan yang matang bukan disusun karena kemauan penguasa, tapi memang betul betul lahir dari elemen masyarakat kecil,” ungkap Ambarak.
Sementara itu, Bupati Bolmut Drs Depri Pontoh dalam sambutannya mengatakan, bahwa penyelenggaran musrenbang merupakan amanat undang-undang sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD untuk tahun mendatang sehingga harus dilaksanakan.
“Maksudnya bahwa Musrenbang adalah forum multi pihak yang dilaksanakan secara terbuka untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan serta berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah,” jelas Papa Adit sapaan akrab Bupati dua periode tersebut.
Pantauan dutademokrasi pelaksnaan Musrembang dihadiri oleh Bupati Drs Depri Pontoh, Wabup Amin Lasena, dan Sekertaris Daerah Dr Drs Asripan Nani, Kejari Bolmut Nana Riana, Wakapolres Kerry G. Utiarahman, dan selain Wakil Ketua II Saiful Ambarak, juga hadir Ketua Komisi I Reksosiswoyo Binolombangan, Ketua Komisi II Atiya Pontoh, Ketua Komisi III Sartono Dotinggilo dan Ketua Badan Kehormatan Yahyu Suit Pontoh serta para Pimpinan SKPD dan para tamu undangan.
(Jaya)
