BOLSEL, dutademokrasi.com — Penyelenggaraan acara Harmonisasi Legislasi Nasionan dengan Legislasi daerah oleh Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI dihadiri oleh pimpinan DPRD Ketua Abdi Van Gobel dan Wakil Ketua Fadli Tuliabu, didampingi Ketua Baleg Riston Mokoagow Rabu (18/10/2017) kemarin.
Kegiatan ini dilakukan untuk memaksimalkan peran DPD RI dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan hukum pusat-daerah.
Tercatat, saat ini terdapat lebih dari 3143 Peraturan daerah (Perda) yang telah dibatalkan oleh Kemendagri. Pembatalan tersebut dilakukan karena Perda yang telah dibentuk itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan.
“Sebagai lembaga perwakilan DPD RI diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam merumuskan program pembentukan Perda,” kata Ketua Dewan Bolsel Abdi Van Gobel sembari ditambahkan Ketua Baleg Riston Mokoagow. “Dapat tercipta kualitas pembentukan legislasi daerah yang baik dan selaras dengan pembangunan hukum ditingkat pusat,” tambah Riston juga ketua Bapemperda Bolsel.
Lebih lanjut Wakil Ketua Fadli Tuliabu SH juga menyampaikan rembuk nasional yg digelar DPD RI ini dapat memberikan output adanya rumusan mengenai mekanisme kerja pembentukan legislasi di daerah yang harmonis dan selaras dengan peraturan perundang-undangan. “Selain itu rembuk nasional juga diharapkan mampu memberikan berbagai masukan, saran dan kesimpulan bersama antar lembaga,” ujar Fadli.
Sementara Itu Ketua Dewan Bolsel H Abdi Van Gobel, SE Mengapresiasi acara yg digelar oleh DPD RI ini beliau berharap acara ini dapat memberikan masukan penting bagi lembaga khususnya Dekab Bolsel dalam menghasilkan produk hukum daerah yang lebih berkualitas kedepan.
Rembuk nasional dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta dan dilaksanakan di Gedung Nusantara IV komplek parlemen Senayan, Jakarta.
Tampil sebagai narasumber dalam acara tersebut yaitu, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, Dr. Supandi Sh, M.hum Ketua Muda Mahkamah Agung Ri, Widodo Sigit Pujianto Kepala Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri, I Gede Pasek Suardika Ketua PPUU DPD RI, Acara rembuk nasional tersebut juga mengundang Ketua Badan Legislasi DPRD dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. (firman/advetorial)
