BOLMONG, dutademokrasi.com— Pelaksanaan Pra Musyawara Perenccanaan Pembangunan (Musrembang) yang diselenggarakan 15 kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow selama tiga hari, terhitung Senin (27/010/2020) tuntas Rabu (29/01/2020). Tidak ada permasalahan dalam penginputan usulan prioritas dari masing-masing desa per kecamatan yang ada.
Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) selaku penanggung jawab kegiatan tersebut, memberikan apresiasi terhadap proses pelaksanaan Pra Musrenbang yang digelar tersebut. Pada pelaksanaannya, tidak seperti kejadian pada tahun—tahun sebelumnya. Ini diakui oleh Kepala Bapeda Yarlis Awaludin Hatam saat bersua di Kantornya-Lolak. “Memang pelaksanaan kita tahun ini sudah berbeda dengan tahun sebelumnya. Sekarang yang diinput itu tinggal yang skala prioritas saja, tidak secara keseluruhan usulan,” kata Yarlis.
Dijelaskannya, dalam proses penyusunan perencanaan dari desa, sebelumnya memasukan secara keseluruhan program kegiatan, tanpa mengedepankan skala prioritas yang ada. Sehingga pada proses penganggarannya, banyak tidak terakomodir dan menimbulkan protes dari desa, usulan yang diajukan tidak diakomodir daerah. “Proses pengusulan kegiatan itu ada perengkingannya. Mana yang rangking teratas itu yang diakomodir lewat anggaran. Tidak semua desa yang ada di Bolmong ini dapat diakomodir dengan ketersediaan dana daerah. Makanya sekarang ini penerapan terbaru usulan prioritas desa yang masuk dalam sistem perencanaan,” jelas Yarlis.
Diakhir pelaksanaan Pra Musrenbang tersebut, Yarlis memastikan pelaksanaan Musrembang yang akan digelar Kamis (30/01/2020) besok, dapat dilaksanakan sampai dua belas hari kedepannya. “Besok kita akan lanjut dengan pelaksanaan Musrenbang. Seluruh usulan sudah diinput dalam sistem perencanaan, tinggal mana yang menjadi usulan prioritas dalam perangkingan itu yang akan diakomodir lewat anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Ditambahkannya pula, anggaran yang tersedia dalam APBD 2020 sebesar 200 miliar lebih akan mampu mengakomodir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah nantinya. “Tidak semua desa akan memperolehnya. Makanya nanti akan kita lihat dalam proses Musrenbang nanti,” tambahnya. (cepe)
