BOLMONG, dutademokrasi.com— Sesuai dengan informasi yang diterima, Bulain Februari ini juga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), akan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2019. Tentunya, menjelang pemeriksaan tersebut, segala dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah disiapkan untuk kebutuhan proses pemeriksaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang SIP MM menghimbau, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat mempersiapkan pelaporan keuangan sesuai dengan penggunaan anggaran daerah tahun 2019. “Tak lama lagi kita akan menghadapi Pra Audit BPK. Menjadi perhatian, apa yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh BPK tolong dipersiapkan secepatnya,” kata Tahlis.
Ditempat lain, Kepala Badan Keuangan Daerah Rio Lombone juga membenarkan informasi pra audit tersebut. Jika tidak ada arah melintang, Februari ini BPK RI akan melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow. “Informasi awal bulan ini,” kata Rio saat dikonfirmasi kemarin.
Lanjut Rio yang juga sebagai Plt Kepala Inspektorat Daerah, pihaknya masih terus berupaya melakukan pembenahan data adminitrasi sebelum pemeriksaan Pra Audit BPK berlangsung. Paling mendasar kata Rio terkait dengan pendataan aset daerah yang saat ini sementara dirampungkan dalam proses penyelesaian. “Target kita bulan ini tuntas soal aset. Mudah-mudahan dapt tercapai sesuai dengan target yang diberikan oleh BPK,” jelas Rio Lombone.
Dijelaskannya, proses penyelesaian aset dari 481 miliar dalam LHP BPK RI, tersisa 8,8 miliar. Dari pelaporan hasil penyelesaian telah diurai dan disampaikan langsung ke BPK belum lama ini. “Untuk nilai aset sisa 8,8 miliar ini, sudah kita siapkan juga untuk disampaikan pada pelapora penyelesaian aset selanjutnya kepada BPK,” ungkap Rio.
Terkait dengan laporan pengelolaan keuangan daerah untuk tahapan pemeriksaan BPK RI, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang SIP MM berharap Bolaang Mongondow dapat keluar dari disclaimer yang beberapa tahun terakhir ini dialami oleh daerah. “Kita berharap tahun ini kita keluar dari Disclaimer. Peran aktif dari OPD pada proses pemeriksaan menjadi harapan daerah,” tegas Tahlis Gallang. (cepe)
