BOLMONG, dutademokrasi.com— Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mulai melakukan pemilahan anggaran yang tidak terlalu mendesak yang tertata dalam APBD 2020 di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilahan anggaran untuk dilakukan pemangkasan pengalihan fungsi kegiatan tersebut pada penanganan dampak pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid19).
Informasi ini diperoleh dari Sekretaris Daerah Tahlis Gallang SIP MM. Dikatakannya, dalam rangka Refocusing dan Realokasi APBD tahun 2020 untuk mencari sumber-sumber pembiayaan di Bidang Kesehatan dan Ketahanan pangan, maka dilakukan rasionalisasi belanja berupa pemangkasan anggaran yang tidak mendesak. “Anggaran akan digeser untuk penanganan Kesehatan dan Ketahanan Pangan Daerah sebagai dampak pencegahan penyebaran covid 19,” kata Sekda Tahlis Gallang.
Beberapa kegiatan yang dilakukan pemangkasan terdiri dari :
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi, setiap SKPD maksimal 2 kali lagi sampai dengan bulan desember 2020 (diluar yang telah digunakan)
- Belanja Bimbingan Teknis untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Belanja Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) PNS (Diklat Pim, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Fungsional)
- Belanja Kegiatan yang mengumpulkan orang banyak (Sosialisasi, Penyuluhan yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan, Pelatihan, Rapat Kerja, dan lain lain, sewa ruangan rapat, honorarium narasumber, belanja makan dan minum, belanja sewa sound system, belanja pengembalian uang transport, belanja cetak dan semua belanja dalam kegiatan tsb)
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
- Pengurangan Belanja ATK dan Foto Copy, (Seperti di Diknas yang tahun ini tidak menyelenggarakan Ujian Nasional)
- Belanja Kegiatan Paskibra (masih dikonsultasikan lagi dengan pempus)
- Belanja Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- Belanja belanja lainnya yang tidak signifikan mendukung ketahanan pangan dan penanggulangan penularan COVID 19
Proses pemangkasan anggaran yang tersedia melalui APBD 2020 Pemerintah Kabupaten Bolmong tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini. “Target kita Jumat pekan ini akan tuntas. Selanjutnya SKPD akan berkoordinasi langsung dengan Badan Keuangan Daerah (BKD),” tutur Tahlis Gallang. (cepe)
