BOLMONG, dutademokrasi.com—Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ditengah kondisi pandemi saat ini, memberikan kuota gratis kepada siswa dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Program ini mendapat tanggapan dari pengamat pendidikan Donal Tungkagi alumni UIN Syarif Hidayatulah Jakarta.
Dikatakannya, program bagi-bagi kuota gratis dari Kemendikbud untuk fasiltas Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) seperti program simalakama. Menurut Donal, program ini mempunyai dampak dua sisi positif dan negatif. Positifnya, dengan kuota gratis, siswa dapat belajar lebih maksimal di rumah tanpa memikirkan kuaota internet untuk 1 sampai 4 bulan kedepan. Sedangkan dampak negatifnya, program rawan tidak tepat sasaran. Sebab yang bakal dapat kuota hanya mereka yang memiliki telpon genggam dengan fasilitas internet berbasis android.
“ Biasanya yang memiliki ponsel seperti ini justru kalangan berada yang mampu beli kuota. Sedangkan kalangan kelas bawah justru tidak jadi sasaran, sebab jangankan beli ponsel pintar, untuk makan saja mereka kesusahan. Lagi pula di pelosok desa, tidak terlalu butuh kuota gratis, karena jaringan internet juga susah. Ini perlu diperhatikan pemerintah,” kata Donal kemarin.
Pemerintah harus memiliki solusi dalam pemerataan anggaran yang tersedia tersebut. Paling tidak perlu strategi agar anggaran 7,2 triliun yang dikucurkan untuk kuota gratis tidak habis sia sia. Diibaratkannya, anggaran ini misalnya bisa juga disalurkan untuk membayar jasa guru honorer yang rela mengajar naik turun rumah di pedesaan. Itu karena anak didiknya tidak bisa mengikuti PJJ ala anak kota.
“Kami yakin, program kuota gratis ini pada dasarnya merupakan niat baik pemerintah. Hanya niat baik saja tidak cukup, perlu upaya maksimal dan sungguh, agar program ini tepat sasaran dan terjadi pemerataan. Tidak hanya anak didik di kota, anak didik di desa juga bakal merasakan. Jika pemerataan program kuota gratis saja belum tepat sasaran, maka menurut saya visi menteri Nadiem untuk menciptakan Merdeka Belajar masih jauh dari harapan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Disdik Bolmong Abdulrivai Mokoagow mengatakan untuk saat ini pihaknya sementara proses pendataan pemberian kuora internet gratis bagi peserta didik. Pendataan tersebut dilakukan karena semua nomor hanphone (HP) siswa termasuk guru akan diinput dalam aplikasi data pokok pendidikan (Dapodik). “Tanggal penginputannya sampai tanggal 11 September mendatang,” kata Rivai. (cepe)
