BOLMUT, dutademokrasi.com – Persoalan Aset sangat berpengaruh terhadap daerah, apalagi tidak ada kejelasan yang bisa membuktikan bahwa aset yang dimiliki tersebut itu ada. Sebagaimana hasil dari temuan BPK RI lalu, jumlah aset senilai Rp 2. 697. 159. 900. 00 mengalami kerugian daerah terkait aset. Hal ini tentunya memerlukan kejelasan keberadaan baik aset yang bergerak maupun aset bangunan milik pemerintah.
pemerhati Pemerintah Kabupaten Bolmut Arifin Bolota kepada wartawan mengungkapkan Pemkab harus melakukan penelusuran aset yang dianggap tidak ada tersebut. Terutama jenis kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Pasalnya jika kondisi seperti ini terus dibiarkan maka peluang untuk kehilangan cukup besar. Akan merugikan bagi daerah.
“Artinya kepala daerah juga melakukan pembiaran. Tidak jelasnya aset ini sangat merugikan. Padahal seharusnya keberadaan aset dijaga dengan baik,” tandasnya.
Dirinya menyarankan Pemkab Bolmut harus memiliki tim khusus dalam penelusuran aset yang tercatat di daerah.
“Dengan pembentukan Timsus oleh SKPD, maka nanti bisa di draf mana kendaraan yang masih ada, hilang atau dijual. Kalau dijual secara ilegal timsus bisa melaporkannya ke kepolisian,” ungkapnya kemarin.
Terpisah,Bupati Bolmut Drs Depri Pontoh, belum lama ini menegaskan, sudah memerintahkan kepada seluruh SKPD, untuk membantu Bagian Aset Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), mencari asset yang tidak jelas. ”Saya meminta kepada SKPD agar membantu Bagian asset, agar persoaalan asset ini segerah diselesaikan akhir tahun ini,” tegasnya. (tr3)
