BOLSEL, dutademokrasi.com— Dua tahun kepemimpinan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H Herson Mayulu SIP dan Wakil Bupati (Wabup) Iskandar Kamaru SPt, berbagai program di Launching dalam pelaksanaan upacara peringatannya yang digelar, Senin (19/2/2018) kemarin di Lapangan Apel samping Kantor BKP-SDM Panango.
Kerja sama dengan mitra kerja Pemerintah Kabupaten, mengeluarkan berbagai inovasi untuk perkembangan pemerintahan daerah. Seperti halnya dengan Bank Sulutgo dan BPJS. Inovasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem terbaru Kasda Online Versi 2 dilucurkan oleh daerah sebagai bentuk perubahan pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi.
Demikian halnya juga dengan BPJS Ketenaga kerjaan dan BPJS Kesehatan. Tenaga-tenaga honorer daerah sudah dijamin oleh daerah. Itu artinya, inovasi baru daerah ini mampu untuk memberikan dampak perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih baik lagi.
“Ini adalah salah satu bentuk dari komitmen daerah dalam mewujudkaan perubahan dari berbagai aspek untuk menunjang pembangunan kita bersama,” kata Bupati H Hersin Mayulu SIP.
Pemberlakuan semua sistem mulai dari pengelolaan keuangan dan BPJS di daerah berlaku dari tahun ini juga. Hitung-hitungan pembayaran untuk BPJS Ketenaga kerjaan yang sebahagiannya ditanggung oleh daerah telah dilakukan. Dinilai, APBD mencukupi untuk mengakomodir ketersediaan yang ada.
Telah dibuktikan dengan penyerahan oleh pihak BPJS terhadap salah satu korban kecelakaan beberapa waktu yang lalu yang tercatat sebagai tenaga honorer daerah yang bertugas sebagai Satpo PP. Bersangkutan menerima santunan sebesar Rp 5oan Juta atas kejadian tersebut.
“Saya mintakan kepada seluruh tenaga honorer untuk dapat memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh daerah. Jaminan kesehatan sudah dipenuhi oleh daerah,” ungkap Bupati.
Bupati juga mengajak kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam mewujudkan perkembangan pembangunan kemasyarakatan di Kabupatenn Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Selain itu, ada pula Launching Kartu Identitas Anak (KIA) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Mulai dari tahun ini, seluruh anak di Indonesia sudah harus memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Ini merupakan program nasional yang mulai diselenggarakan oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” terang Kadis Dukcapil Gunawan Otuh. (cp)
