BOLSEL, dutademokrasi.com— Para petugas kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas Pinolosian terpaksa gigit jari. Hak mereka yang disalurkan lewat dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak disalurkan. Diduga dana tersebut raib masuk kantong sendiri. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari staf Puskesmas setempat, total secara keseluruhan yang sudah dicairkan oleh bendahara setempat untuk dana tersebut sebesar 21 juta.
Sesuai dengan perinciannya, tahap awal sebelumnya BOK Puskesmas Pinolosian cair sebesar 7 juta, kemudian baru-baru ini untuk triwulan IV cair sebesar 14 juta, sehingga ditotalkan secara keseluruhan Rp 21 juta raib tanpa penjelansan yang jelas kepada seluruh staf yang ada.
Penutururannya dana puluhann juta tersebut sudah diambil oleh Kepala Puskesmas Raidatul Adawiya Makunda sebagai uang pengganti miliknya yang terpakai untuk urusan lainnya dalam proses pengurusan peningkatan akreditas Puskesmas Pinolosian. “Totalnya Rp 21 juta. Dana puluhan juta itu, tidak disalurkan sesuai peruntukan tapi langsung ditarik oleh Kapus. Katanya (Kapus) dana tersebut sudah menjadi miliknya karena saat pengurusan akreditas Puskesmas, menggunakan uang pribadinya,” ungkap sumber resmi yang enggan untuk dipublikasikan namanya.
Padahal menurutnya, khusus untuk persoalan akreditas, sudah dibahas khusus oleh internal Puskesmas sendiri. Anehnya masih juga dana tersebut dipotong untuk dijadikan dasar kebijakan yang ditetapkan. “Biaya akreditas sudah dibahas dan tidak ada piutang apapun. Lucunya saat BOK dicairkan ceritanya sudah berbeda,” tambahnya.
Tak hanya itu, Kapus yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara BOK ini, tidak pernah menjelaskan secera rinci peruntukan BOK kepada seluruh staf Puskesmas. “Spjnya ada. Tapi, kami tak pernah mendapat penjelasan rinci panganggaran kegiatan sesuai peruntukan BOK,” bebernya lagi.
Terkait hal tersebut, Plt Kapus Pinolosian Raidatul Adawiya Makunda saat dikonfirmasi membatah hal tersebut. “Itu tidak benar. Semua hak petugas dibayarkan,” ucap Raidatul. Soal SPj katanya, semua sudah dijelaskan secera rinci saat rapat kerja. “Saya heran kenapa ada cerita seperti ini. Kalau SPJ nya tidak jelas, dananya pasti tidak bisa dicairkan,” terangnya kemarin.
Sementara itu, Plt Kadis Kesehatan Maspan Pua saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. “Nanti akan kita telusuri dulu informasinya,” ucap Maspan.(*)
