BOLSEL, dutademokrasi.com— Tenaga Honorer Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cukup menguras jumlah keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari total keseluruhan ada sebanyak 1653 orang tercatat sebagai Honorer Daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengeluarkan anggaran sebesar Rp 30 miliar lebih per tahunnya.
Bukanlah jumlah yang sedikit jika diakumulasi secara keseluruhan. Efektifitas dari tenaga honorer yang tersedia juga belum sepenuhnya memenuhi standarisasi kinerja yang diinginkan oleh daerah. Sehingga dalam pelaksanaan apel tenaga honorer yang dilakukan oleh Bupati Bolsel H Herson Mayulu SIP kemarin dilakukan identifikasi kembali kejelasan untuk upaya pengurangan pengeluaran keuangan daerah yang diserap dari pembayaran gaji honorer yang tersedia.
Dari jumlah yang ada, tenaga honor yang hadir dalam pelaksanaan apel tersebut, hanya dihadiri oleh 1365 orang saja. Sisanya diidentifikasi ulang untuk proses pengurangan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Honor-honor yang dikumpulkan tersebut terdiri dari guru-guru tenaga honor, Perawat Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga tatanan cleaning servis dan juru masak Rumah Dinas Bupati dan Wabup.
“Saya sengaja mengumpulkan seluruh tenaga honorer yang ada disemua instansi di Bolsel, karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan,” tegas Herson.
Selanjutnya, Bupati menegaskan penerimaan honor harus Surat Keputusan (SK) Bupati, bukan semau-maunya kepala SKPD mengangkat honor. Bupati menginstruksikan kepada Sekretaris kabupaten untuk mengidentifikasi kembali jumlah yang tersedia tersebut. “Pak sekda, Saya ingin klarifikasi 1653 ini. Seleksi lagi, yang tidak berkompeten kasih berhenti terlalu besar beban daerah membayar tenaga honor,” ujar Herson.
Bupati menjelaskan bahwa gaji yang dibayarkan kepada tenaga honorer memang standar namun jika dikomulatif setiap tahun mencapai 30 milyar lebih. Sehingga itu harus ditertibkan kalau tidak mubazir. “Jumlah tenaga honorer cukup banyak, gaji pun lumayan besar. Namun hasil kerja hampir tidak terlihat. Contoh klining servis, hampir semua SKPD ada tapi lingkungan kerja kotor, sampah berserakan lantai kotor, mana klining servisnya. Saya mohon kedepan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” jelas Bupati. (firman)
