BOLSEL, DUTA DEMOKRASI.com – Target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bolsel masih tergolong rendah dari penetapan daerah, baru berkisar 60 an persen. Hal ini dipicu minimnya masyarakat melakukan proses pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kepala BPPT Hamka Podomi mengatakan target PAD yang diberikan tentunya harus terpenuhi dengan baik oleh instansi pemerintah. Hanya saja, beberapa indikator yang menyebabkan minimnya PAD dari instansi yang dipimpinnya saat ini, dikarenakan minimnya tingkat kesadaran dari masyarakat akan pengurusan IMB.
“Kita hanya bergantung pada proses pengurusan ijin saja. Sementara target kita cukup besar. Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih kurang. Demikian halnya juga mengurus ijin usaha. Pendapatan daerah belum cukup maksimal,” ungkap Podomi.
Dijelaskannya dalam hal tersebut, Pemerintah Kabupaten tentunya bukan karena kurang melakukan sosialisasi melainkan masyarakat yang masih belum mengerti manfaat dari pengurusan ijin ini.
“Sosialisasi sering dilakukan. Tapi kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Ternyata tetap juga tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali hanya orang-orang tertentu saja yang tingkat kepeduliannya sudah tinggi,” ucap Podomi.
Beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, bekerja sama dengan Bank-Bank dalam hal anggunan rumah pada setiap kredit masyarakat. “Itu sedikit memberikan peluang untuk pengurusan ijin. Jadi dari pihak Bank dalam anggunan masyarakat yang menggunakan sertifikat rumah, harus disertai dengan IMB,” jelas Podomi.
Dirinya juga menambahkan banyak kemudahan masyarakat apabila melakukan pengurusan IMB. “Misalnya membangun rumah atau tempat usaha, dari pemerintah bisa memberikan informasi posisi yang baik agar kedepan dalam pengembangan jalan tidak tersentuh atau masih jauh lagi dari jangkauan. Itu pentingnya jika masyarakat ada IMB,” ujarnya. (tr1)
