BOLSEL, dutademokrasi.com—Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) akhirnya bisa mengelolah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pelabuhan Dudepo. Hal tersebut setelah ditandatanganinya kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) kelautan yang dilaksanakan di Bolsel, Kamis (30/3/2017).
Kepala Dinas Kelautan, Sugeng Purwono mengatakan kerjasama tersebut diserahkan langsung Asisten II Provinsi Sulut, Rudi Mokoginta kepada Wakil Bupati (Wabup) Bolsel, Iskandar Kamaru. “Kerjasama pengelolaan pelabuhan dudepo telah ditandatangani oleh asisten II dan pak wabup,” ujarnya.
Dalam kerjasama tersebut, pihak pemda dapat mengelolah ikan secara langsung dengan sistem bagi hasil. “Tak hanya pengelolaan tapi pengembangan dan pemanfaatan pelabuhan seperti pemabangunan untuk meningkatkan pelabuhan sudah bisa dikerjakan pemda,” jelasnya.
Dikatakannya, akan ada regulasi untuk mengelolah perikanan yang ada di pelabuhan dudepo seperti retribusi sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita akan membuat regulasi dalam pengelolaan ikan di pelabuhan dudepo,” singkatnya. (firman)
Kepala Dinas Kelautan, Sugeng Purwono mengatakan kerjasama tersebut diserahkan langsung Asisten II Provinsi Sulut, Rudi Mokoginta kepada Wakil Bupati (Wabup) Bolsel, Iskandar Kamaru. “Kerjasama pengelolaan pelabuhan dudepo telah ditandatangani oleh asisten II dan pak wabup,” ujarnya.
Dalam kerjasama tersebut, pihak pemda dapat mengelolah ikan secara langsung dengan sistem bagi hasil. “Tak hanya pengelolaan tapi pengembangan dan pemanfaatan pelabuhan seperti pemabangunan untuk meningkatkan pelabuhan sudah bisa dikerjakan pemda,” jelasnya.
Dikatakannya, akan ada regulasi untuk mengelolah perikanan yang ada di pelabuhan dudepo seperti retribusi sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita akan membuat regulasi dalam pengelolaan ikan di pelabuhan dudepo,” singkatnya. (firman)
