BOLSEL, dutademokrasi.com— Untuk menyikapi ketersediaan data yang akan diturunkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kabupaten Bolsel juga menyiapkan pembanding data miskin penerima Raskin 2017 mendatang. Hal ini dilakukan agar penerima benar-benar tepat sasaran.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bolsel Fitriani Mayulu mengatakan, pihaknya akan turun melakukan pendataan. Data tersebut digunakan sebagai data pembanding jika data 2017 sudah dirilis TNP2K. “Kita mau raskin benar-benar diterima oleh masyarakat yang layak. Ini kita lakukan sebagai antisipasi untuk menghindari jangan sampai ada yang tidak layak menjadi penerima ikut diakomodir,” tutur Ftriani Mayulu.
Dikatakannya, data TNP2K akan dirilis pada awal 2017 nanti. Lanjutnya, jika nantinya dalam daftar yang dirilis TNP2K terdapat beberapa penerima yang dinilai tidak layak, maka Pemkab Bolsel akan melakukan permintaan revisi dengan menjalani prosedur sesuai ketentuan.
Untuk tahun ini sesuai data jumlah penerima Raskin di Kabupaten Bolsel sebanyak 5880 Kepala Keluarga (KK). Dan untuk tahun depan Bagian Ekonomi belum bisa memastikan berapa besar jumlah penerima Raskin Bolsel. Tapi, kata Kepala Bagian Ekonomi, diperkirakan akan mengalami penurunan.
“Kita belum bisa pastikan. Tapi, kita taksir dari 5000an penerima mungkin akan berkurang sekira 2000an. Namun, kembali lagi, kita tunggu saja data yang akan dirilis TNP2K,” tuturnya.
Sementara itu, untuk penyaluran Raskin triwulan IV tahun ini katanya sudah tuntas disalurkan di 81 desa se-Bolsel. Namun diakuinya masih ada beberapa desa yang belum melunasi Harga Tebus Raskin (HTR). “Tidak terlalu banyak. Tinggal beberapa desa saja. Totalnya kira-kira di bawah 200 jutaan,” sebutnya.
Dikatakannya, terkait pembayaran HTR, banyak desa yang sudah akan melunasi namun sedikit mengalami kendala karena jarak yang cukup jauh. Sebab, pembayaran HTR tersebut harus langsung ke pihak Bulog di Kotamobagu. “Ada beberapa desa yang berkoordinasi dengan kmi ingin membayar HTR melalui Bagian Ekonomi. Kami tolak dn mengarahkan langsung ke Bulog, ada penagih. Bagian Ekonomi tidak melayani pembayaran, hanya memfasilitasi saja,” ucap Fitriani Mayulu. (*)
