BOLSEL, dutademokrasi.com— Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Selasa (2/5/2017) menggelar Upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan hari Otonomi Daerah (OTDA) ke 21, di Lapangan Molibagu. Bertindak langsung sebagai Inspektur upacara, Bupati H Herson Mayulu SIP.
Dalam pelaksanaan tersebut, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Prof Dr Muhadjir Efendy MAP dan Menteri Dalam Negeri Tjayo Kumolo. Dalam penyampaian pidato tersebut, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan H Herson Mayulu SIP, sebagaimana naskah pidato mengatakan peringatan Hari Pendidikan Nasional didasarkan pada kelahiran Bapak Pendidikan Kihajar Dewantara. “Bangsa Indonesia menjadikan Hari Pendidikan bertepatan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara,” kata Bupati dalam penyampaian pidato Menteri Pendidikan.
Peran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan kata Bupati memang cukup besar, baik berupa pemikiran, gagasan dan terawang masa depan. Oleh sebab itulah, gagasan dan pemikiran beliau menjadi tolak ukur pendidikan nasional. “Beberapa pemikiran Kihajar Dewantara masih menjadi acuan dalam pembangunan pendidikan sekarang,” kata Bupati.
Dalam kehidupan pendidikan, Ki Hajar Dewantara memberlakukan palsafah pendidikan yang masih teryakini hingga saat ini. Palsafah tersebut dalam bahasa jawa disebutkan Ingarso Songtulodo, Imadya Mangukarso, Tutwuri Handayani. “Konsep laku telu ini, bisa menjadi referensi bagi pelaku-pelaku pendidikan,” terangnya.
Ide dan gagasan dari Ki Hajar Dewantara tersebut menjadi dasar Presiden Indonesia Joko Widodo dalam membangun dunia Pendidikan di Indonesia. “Masa depan Indonesia ditentukan oleh generasi yang mmemiliki budi pekerti yang baik,” tutur Bupati.
Disamping itu juga, Bupati H Herson Mayulu SIP menyampaikan pidato Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo terkait dengan Hari Otonomi Daerah ke 21. Dalam pidatonya Bupati menyampaiakan peringatan Hari OTDA yang dilaksanakan setiap tahunnya merupakan momentum untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. “Setiap Pemerintah Kabupaten harus senantiasa meningkatkan kinerja yang telah dicapai, seraya mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah,” kata Bupati dalam pidato Mendagri. (firman)
