BOLSEL, dutademokrasi.com— Dalam Forum Pimpinan Daerah (FPD) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), topik diskusi tertitik berat pada persoalan data base.
Pada kesempatan dialog bersama yang dipimpin langsung oleh Pkt Sekda Marzanzius A.Ohy SSTP, Selasa (13/3/2017) di Aula Kantor Bapelitbangda-Panango, data base Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan diminta singkronisasi yang jelas.
Hubungan dua instansi ini sangat erat pada penuntasan kemiskinan daerah. Program bantuan kepada masyarakat miskin dari Dinas Sosial dan Beasiswa kurang mampu di Dinas Pendidikan sangat berpengaruh jika tidak disingkronkan dengan baik.
Kepala Bagian Humas Setda Bolsel Ahmadi Modeong dalam kesempatan tersebut menyampaikan hal tersebut. Dimana pada penyusuna RKPD 2019, sangat penting penyusunan program yang tepat sasaran.
“Empat SKPD yang memaparkan hari ini, sangat menentukan peningkatan ekonomi masyarakat. Artinya program yang diturunkan kepada masyarakat harus benar-benar tepat sasaran. Intinya, singkronisasi data penyaluran bantuan kepada masyarakat,” kata Ahmadi.
Kabag Humas menyarankan, kedepan untuk SKPD terkait ada baiknya selalu melakukan koordinasi terkait dengan data base daerah. “Koordinaai pula dengan BPS supaya dapat diketahui dimana desa misalnya yang tingkat ekonominya rendah, disitu kita pusatkan anggaran, supaya tujuan peningkatan ekonomi kemasyarakatan meningkat,” jelas Ahmadi. (cp)
