Boltim – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, secara resmi membuka Workshop Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kota Manado, Senin (26/1/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa LPPD tidak sekadar menjadi dokumen administrasi tahunan untuk memenuhi kewajiban formal, melainkan merupakan rapor resmi kinerja pemerintah daerah. LPPD menjadi tolok ukur objektif atas seluruh upaya, capaian, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“LPPD adalah jaminan objektivitas atas kinerja kita bersama. Di dalamnya tergambar secara utuh sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan, apa yang telah dicapai, dan apa yang masih perlu diperbaiki,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Oskar Manoppo menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian dalam proses penyusunan LPPD.
Pertama, akurasi dan kejujuran data. Setiap angka, indikator, dan narasi yang dituangkan dalam LPPD harus dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati mengingatkan agar tidak terjadi pengisian data secara asal-asalan, praktik salin-tempel, maupun penyusunan laporan yang hanya mengejar formalitas. Ia menegaskan bahwa data yang tidak valid akan berdampak pada lahirnya kebijakan yang keliru.
Kedua, sinergi dan tanggung jawab terhadap daerah. Penyusunan LPPD bukan menjadi tugas satu orang atau satu bidang semata, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh kepala OPD.
Bupati meminta para kepala OPD untuk mengawal langsung proses penyusunan dan memastikan laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kinerja riil masing-masing perangkat daerah.
Ketiga, orientasi pada perbaikan kinerja dan pelayanan publik. Hasil evaluasi LPPD harus dijadikan bahan refleksi bersama.
Temuan dan catatan pada tahun-tahun sebelumnya tidak boleh terulang, melainkan dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan nilai serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Harapan saya, nilai dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tercermin dalam LPPD Tahun 2025 dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Bupati.
Ia juga berharap workshop ini tidak hanya menjadi forum penyampaian materi semata, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai ruang diskusi aktif untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan permasalahan secara kolaboratif, serta memperdalam pemahaman terhadap pedoman dan regulasi terkini dalam penyusunan LPPD.
Turut hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hendra Tangel, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
