Oleh : Hendra Dj Mokoagow
Medio 2012, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) telah menggagas Desa Binaan yang dikordinir langsung staf khusus Bupati, melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku penanggungjawab desa-desa yang di bina.
Program desa binaan sejurus lanjutan program Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu (H2M) saat terpilih pertama kali, awal 2011 langsung menegaskan tentang struktur dan nomenklatur desa dengan kearifan lokal entitas adat Bolsel tentunya, seperti penyebutan Kepala Desa dengan Sangadi pun struktur di bawahnya.
Dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan mendorong hingga dibentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), jauh sebelum Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan.
Implementasi Undang-Undang ini juga terkait pengalokasian pundi APBN untuk dana desa, sehingga Pemkab Bolsel langsung berinisiatif membenteng agar pelaksanaan dan penyerapan dana desa tak terkendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum siap, dengan menghadirkan aplikasi pengelolaan keuangan bernama Simda-desa bekerja sama dengan BPKP.
Setali tiga koin, Bolsel menjadi pioneer penggunaan aplikasi Simda- desa dan setahun kemudian aplikasi ini dilauncing secara nasional pada 13 juli 2015 oleh BPKP dihadiri KPK-RI, BPKRI, Kemendagri, Kemendes PDT, LKPP, Komisi XI DPR RI dan sejumlah pimpinan daerah. Tahun ini aplikasi ini disempurnakan dan berlaku secara nasional berdasarkan Surat Edaran Mendagri tanggal 21 November 2015 No:143/8350/BPD, aplikasi ini berubah nama Siskeudes setelah menjadi hak cipta bersama BPKP dan Kemendagri.
Kembali ke konteks ini, Inspektur Bolsel Drs Ridel Paputungan melansir, sejak 2014 sejatinya obsesi Bupati tentang pengawalan berlapis dana desa telah diutarakan saat dirinya masi sebagai Kepala BPMD Bolsel. Hal itu diwujudkannya, saat diberi amanah sebagai inspektur Bolsel dengan berbekal satu auditor ahli tingkat muda, berlanjut merekrut Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terlatih. Alhasil lewat infasing tiga Auditor ahli hadir memperkuat inspektorat Bolsel pada 2015. Selanjutnya APIP Bolsel ketambahan 21 auditor ahli kendati tiga lainya bertugas di luar inspektorat, awal Februari 2016.
Personil APIP Bolsel kemudian terus melakukan fungsi pengawasan mulai dari dana bos, dana desa, dan saat ini sedang berlangsung yaitu pengawasan belanja modal serta bantuan sosial. Dari hasil ekspose awal September lalu, di ruang rapat bupati dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Iskandar Kamaru SPt, kemudian dilanjutkan silaturahmi sekaligus pemaparan program kerja Itda Bolsel Oktober kemarin, tercetus ide untuk menerjunkan APIP Bolsel untuk membimbing desa dalam pengeloaan dana desa, bentuk pengawalan desa itu diberi nama ‘Klinik Desa’
Wabup menjelentrehkan sikap Bupati soal 81 desa, untuk dibina, diarahkan dan terus dibimbing agar tercapai tata kelola pemerinta desa yang baik (Good Vilage Governance). Kehadiran Klinik Desa yang diluncurkan pada Hari Pahlawan Kamis 10 November 2016 ini, tak lain ingin mengukuhkan Desa sebagai garda terdepan pembangunan, dimana tata kelolah dna desnya merupakan mata air kesejahteraan dan bukan sebaliknya menjadi air mata karna salah urus.
Tak berlebihan memang dengan segala keterbatasan APIP Bolsel Inspektur menyampaikan bahka “kami mencoba berbuat terbaik untuk memajukan Bolsel sebagai pilot projek tata kelola desa yang baik dan bersih”.
#catatanharipahlawan
