BOLSEL, dutademokrasi.com – Komisi I Dewan Kabupaten Bolsel melakukan studi banding di Kota Bekasi terkait Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK). Dalam kunjungan tersebut, di pimpin oleh Wakil Ketua Bolsel Abdul Razak Bunsal, Ketua Komisi 1 Ruslan Paputungan serta Anggota Komisi Petrus Keni.
Rombongan diterima oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dra Junarsih, M.Si yang di dampingi oleh Kasubag Bina Administrasi dan Ketatawilayahan Topik Aji Mulya, S.Sos. Dalam pertemuan itu Dra Junarsih Menjelaskan bahwa P3BK merupakan contoh salah satu kelompok masyarakat yang membantu tugas pemerintah dalam pembangunan.
Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak berkurang nilainya.Malah bertambah karena adanya dana partisipasi dari masyarakat sekitar. “Itulah pola kerja yang dinginkan dari partisipasi masyarakat,” katanya.
Partispasi masyarakat dalam pembangunan tidak dapat dipandang sebelah mata. “Dengan adanya dukungan dan masukan dari masyarakat menambah motivasi dan mempermudah kerja pemerintah daerah,” sambung Topik Aji Mulya.
Dalam Kunjungan Ini juga Komisi satu berkesempatan meninjau langsung Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) kota Bekasi yang dilaksanakan di kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Menurut Lurah Marga Jaya Etty Kurnaeny, SE, M.Si, program Pemkot Bekasi dengan masyarakat selama ini, selain menjaga silahturhami, program tersebut berguna untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Saya berpikir, pastinya masyarakat mau dan mampu mendukung untuk pembangunan Kota Bekasi. Kota Bekasi saat ini mampu berkembang pesat, dan tahun ini kita banyak menerima berbagai manfaat karena itu semua hasil dari kerja kita bersama,” tuturnya.
Sementara itu Ruslan Paputungan Selaku Ketua Komisi 1 Mengapresiasi Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) yang dicanangkan Pemerintah Kota Bekasi. Ia berharap kedepan Program ini dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, agar pembangunan daerah tidak semata mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat dan swasta. “Agar Pembangunan di daerah kita Bisa lebih cepat dan bisa setara dengan daerah-daerah maju Lainya”, imbuhnya. (firman)
