BOLMUT,dutademokrasi.com – Badan Pertanahan Nasional Bolaang Mongondow Utara (Bolmut),mendapatkan keluhan dari sejumlah masyarakat, terkait lambatnya proses pengurusan sertifikat tanah.
“Kami sangat menyesalkan pelayanan dari pihak Kementerian ATR/BPN kantor Pertanahan Bolmut yang tidak profesional dan terkesan lambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar salah satu masyarakat yang enggan namanya diberitakan saat bertemu dengan dutademokrasi.com,Rabu (28/08/2019).
Dia pun menyesalkan, Kepala ATR/BPN yang tidak selalu berada ditempat, dengan alasan keluar daerah.
“Saya selaku masyarakat sangat kecewa dengan perilaku Kepala ATR/BPN ini, karena setiap ingin mempertanyakan alasan kenapa sertifikat belum terbit alasan dari pihak kantor karena Kepala ATR/BPN tidak berada ditempat untuk melakukan proses penanda tanganan penerbitan sertifikat tersebut,” kesalnya.
Dia pun mengungkapkan, bahwa perilaku Kepala ATR/BPN ini dianggap sangat menghambat program Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi yang menargetkan pembagian sebelas juta sertifikat gratis bagi masyarakat.
“Yah, kalau seperti ini modelnya Kepala ATR/BPN ini target Jokowi saya rasa tidak akan tercapai, karena hampir setiap saat tidak berada ditempat bagaimana target akan tercapai kalau model kepala kantor seperti itu,”ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan ATR/BPN, Jonathan Siahaan, saat dikonfirmasi, memohon permintaan maaf kepada masyarakat apabila ada keterlambatan dalam penerbitan sertifikat tanah dikabupaten Bolmut saat ini.
“Kalau ada masyarakat mengeluh soal pengurusan sertifikat ini lambat, kami memohon maaf, dan kami akan berusaha membagi waktu untuk pekerjaan – pekerjaan rutin dikantor,”ucapnya.
Dia pun membenarkan, bahwa akhir – akhir ini pihaknya bersama dengan staf yang lainnnya sering tidak berada dikantor karena sedang melaksanakan tugas mengerjakan prona dengan keterbatasan pegawai di ATR/BPN Bolmut saat ini.
“Ini saja kami sudah masuk dua malam berada didesa bohabak kecamatan Bolangitang Timur urus Prona karena tahun ini kita ditagetkan akan melakukan pembagian 3000 sertifikat gratis bagi masyarakat, makanya terus melakukan Proyek Operasi Nasional Agraria yang biasa disebut Prona tersebut,”ungkap siahaan.
(Jaya)
