BOLMUT ,dutademokrasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menyoroti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait keterlambatan pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD), Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Non Sertifikasi dan Honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT).
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Bolmut, Mulyadi Pamili, SH., saat bertemu dengan dutademokrasi.com, Minggu (15/09/2019).
Dia pun menduga keterlambatan ini disebabkan pergantian pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolmut, khususnya Bidang Dikdas dan GTK.
“Saya menduga keterlambatan pembayaran TKD, TPP Non Sertifikasi dan Honor GTT ini karena proses pergantian pejabat di lingkungan Dikbud, khususnya Bidang Dikdas dan GTK yang notabene mengurusi persoalan ini,”jelas politisi Partai Nasdem tersebut.
Pamili pun mengungkapkan, jangan sampai program pemerintah Depri Pontoh dan Amin Lasena harus terganjal kinerja pejabat dibawahnya.
“Saya mendukung program pemerintah daerah, namun jangan sampai kinerja buruk pejabatnya mempengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan DP-AL saat ini”, ungkapnya.
Informasi yang wartawan dutademokrasi.com dapatkan,keterlambatan pembayaran TKD, TPP Non Sertifikasi dan Honor GTT berlangsung sejak bulan Juli 2019.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolmut, Sulah Mokodompis membenarkan soal keterlambatan TPP guru SKB itu. Ia memastikan dalam waktu dekat TPP tersebut akan segerah cair.
Dia menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan anggaran TPP yang ditata pada APBD induk 2019 habis, oleh karena itu pihaknya telah menata kemabali anggarannya pada APBD Perubahan 2019, yang saat ini sudah diparipurnakan oleh DPRD Bolmut dan tinggal menunggu SK Gubernur tentang APBD Perubahan Bolmut 2010.
“Jika anggarannya sudah siap, maka dalam waktu dekat keseluruhan TPP guru SKB akan segerah ditranfer ke rekening masing-masing guru,”Jelas Sulha.
(Jaya)
